KONSEP KEPEMIMPINAN BERDASARKAN PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA

Republik Indonesia  adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan juga merupakan Negara berpenduduk terbesar keempat didunia dan terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berbeda.

Sebagai suatu bangsa yang besar, pengelolaannya tidak mudah jika ditinjau dari sisi ilmu manajemen yang didefinisikan sebagai berikut : 

Manajemen adalah penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non profit dan merupakan hasil satu atau lebih manajer yg secara individu maupun bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan organisasi dgn melakukan fungsi-fungsi terkait (perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan dan pengawasan) dalam mengkoordinasi berbagai sumber daya.

Begitu pula didalam organisasi pemerintahan, bagaimana menyusun kabinet, jumlah dan fungsi kementerian, merencanakan peningkatan ekspor, merencanakan peningkatan pendidikan nasional agar lebih bermutu, merencanakan pembangunan pariwisata, kedaulatan pangan dan lain sebagainya. 
Selanjutnya pemerintah perlu melakukan pengendalian agar rakyat dapat hidup tenang dibawah perlindungan hukum dan itulah sebabnya mengapa Negara kita disebut sebagai Negara hukum. 

Didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap rakyat pasti memiliki harapan. Rakyat memang berhak memiliki harapan, didalam ilmu budaya dasar dikatakan bahwa dengan adanya harapan yang dimiliki, ia akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Artinya,ia mempunyai kewajiban untuk berbuat lebih baik lagi bagi hidupnya.  Harapan inilah yang memungkinkan rakyat Indonesia untuk menghadapi tantangan dan pesoalan hidup. 
Meskipun tidak semua harapan dapat terwujud, namun pasti ada harapan setidaknya harapan untuk mendapatkan keadilan.

Apabila keadilan adalah keseimbangan dalam hal implementasi hak dan kewajiban, maka ada tiga paradigma yang harus menjadi fokus perhatian semua pihak di Negara ini yaitu :

 Pertama, hak dan kewajiban warga Negara terhadap bangsa dan negaranya. 

Contoh yang paling sederhana mengenai hak dan kewajiban warga Negara terhadap bangsa dan negaranya adalah membayar pajak. Siapapun orang itu,tidak ada kecualinya bahwa ia mempunyai kewajiban unutk membayar pajak kepada Negara. Hasil pembayaran pajak itu digunakan untuk memperbaiki dan membangun fasilitas umum dan fasilitas soial misalnya, membangun atau memperbaiki rumah sakit, membangun puskesmas, atau perbaikan system transportasi serta perbaikan armada angkutan umum baik darat,laut dan udara yang kesemuanya demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kedua, hak dan kewajiban warga Negara terhadap sesama warga Negara. Contoh yang paling sederhana misalnya didalam suatu lingkungan RT. Hasil kesepakatan melalui rapat adalah bahwa setiap keluarga diwajibkan membayar uang keamanan dan uang sampah sebesar yang telah ditentukan.
Dalam hal ini,setiap keluarga ,mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan dan juga setiap keluarga memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan menikmati lingkungan bersih. Kerja bakti dan ronda malam  secara bergiliran juga merupakan hak dan kewajiban warga Negara terhadap sesama warga Negara. 

Ketiga, hak dan kewajiban Negara atau pemerintah terhadap warga negaranya, dari semua itu, maka hak itulah yang menjadi tumpuan harapan bagi perbaikan hidup dan kehidupan setiap orang, dan hak setiap orang pula untuk mendapatkan haknya demi perbaikan hidupnya. Kewajiban Negara terhadap warga negaranya dalam hal ini adalah memberikan pelayanan (dalam bentuk apapun) kepada rakyatnya dengan baik dan manusiawi. 
Semua berhak mendapat pelayanan yang baik. Bukankah setiap warga Negara berhak mendapat pelayanan yang baik? Bukankah mereka yang membeli tiket kelas ekonomi  manusia sama halnya dengan mereka yang membeli tiket kelas bisnis? Jadi,semua itu harus ada keseimbangan hak dan kewajiban. Karena keseimbangan keduanya menunjukan perlakuan adil,dan keadilan itu adalah harapan.

Lalu bagaimana cara para pemimpin negeri ini memimpin bangsanya, konsep apa yang dipakainya, apa yang harus dilakukan dalam upaya merealisasikan harapan rakyatnya?..

Sebagai suatu bangsa yang berdaulat, Indonesia memiliki falsafah bangsa yang kita kenal sebagai Pancasila. Didalam penjabaran Pancasila dikatakan bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki kelebihan sehingga dia memiliki kekuasaan dan kewibawaan untuk menggerakan dan membimbing bawahannya dalam mencapai tujuan tertentu. 
Tujuan tertentu inilah yang menjadi harapan dan realisasi harapan-harapan itulah yang digantungkan seluruh rakyat kepada pemimpinnya.

Seorang pemimpin yang berasaskan ideologi Pancasila seharusnya memberi contoh yang baik dan bermoral dalam segala periaku dan tindakannya serta memiliki konsep dan karakteristik kepemimpinan sebagai berikut :

·     Berke-Tuhan-an Yang Maha Esa,artinya bahwa seorang pemimpin itu dituntut mutlak untuk memiliki keyakinan beragama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara implisit hal ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin dan kewajiban yang sama dengan rakyatnya dihadapan Tuhan.

·  Ing ngarsa sung tulada, mempunyai makna bahwa seorang pemimpin itu harus selalu memberi teladan,memberi contoh yang baik kepada rakyatnya dan harus selalu mengabdi dan membela kepentingan rakyatnya, ia harus bijak dalam memerintah,juga dalam memberi nasihat,dan dalam mengambil keputusan serta menjalankan keputusan.

·   Ing madya mangun karsa, artinya bahwa seorang pemimpin itu harus selalu memotivasi rakyatnya untuk selalu berkarya sebaik-baiknya,selalu berprestasi dan selalu bertindak secara moral. Pemimpin juga harus mengetahui aspirasi-aspirasi rakyatnya dan mengerti apa yang harus dilakukannya

·  Tut wuri handayani, artinya memberi dorongan agar rakyatnya itu memiliki kepercayaan diri dan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, kreatif serta memiliki inisiatif untuk tidak selalu tergantung kepada pemimpinnya.

·   Waspada purba wisesa. Disini memiliki makna bahwa seorang pemimpin itu memiliki wibawa, kelebihan dan memiliki kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi

·  Ambeg paramaarta, memiliki arti bahwa pemimpin itu harus memiliki sifat pemurah, dermawan, dan adil, tidak sewenang-wenang atau otoriter terhadap rakyatnya.

·    Prasaja artinya bersahaja atau sederhana. Seorang pemimpin memang harus hidup sederhana karena ia adalah contoh teladan bagi rakyatnya. Ia harus memberi contoh hidup sederhana karena tidak semua rakyatnya adalah orang kaya.

·   Satya artinya setia. Pemimpin itu harus setia kepada atasannya, koleganya, bawahannya, rakyatnya, bangsanya, dan negaranya. Pemimpin juga harus selalu menepati janji, tidak boleh berkhianat, dapat dipercaya, selalu bersungguh-sungguh dalam bekerja.

·   Hemat. Hemat ini berhubungan dengan harta kekayaan. Artinya tidak boros. Secara khusus hemat artinya hati-hati, cermat, penuh perhitungan dan teliti.

·  Terbuka. Sifat ini mempunyai makna bahwa seorang pemimpin itu harus berkomunikatif. Mau mendengar pendapat dan kritik dari orang lain, selalu belajar dari pengalaman,juga belajar untuk memperluas wawasan dan pengetahuannya demi membimbing rakyatnya.

·  Legawa,artinya rela, ridha dan ikhlas. Ikhlas untuk berkorban baik secara material maupun non-material. Sikap ini juga akan menjadikan seorang pemimpin itu memiliki sikap bersahaja,tawakal,serta selalu berjuang tanpa pamrih. 

· Ksatria. Seorang ksatria harus berbudi luhur,mampu mengendalikan diri, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kesalahan, jujur, penolong, dermawan mengutamakan kepentingan umum.

Pada akhirnya,pemimpin harus menjadi patron, menjadi teladan, menjadi contoh bagi rakyatnya. Karena semua tindakannya itu menjadi sorotan rakyat, maka segala perilaku dan tindakannya itu harus dilandasi dengan nilai-nilai moral, dalam hal ini moralitas Pancasila. Tujuan dari upaya-upaya dalam mewujudkan harapan selurh rakyat bangsa Indonesia sesungguhnya adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber tulisan :

1.    Buku materi pokok Ilmu Budaya Dasar oleh Dra. Yulia Budiwati,  M.Si

2.    15 kepemimpinan menghadapi masa depan oleh Ginandjar Kartasasmita (Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas)

3.    Makalah studi kepemimpinan demokrasi dalam perspektif islam oleh Brigita Win Erwina

4.    Buku Manajemen jilid 1 oleh James A.F Stoner, Edward Freeman, Daniel Gilbert